Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong percepatan penyaluran program KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perluasan akses pembiayaan bagi pekerja non-fix income.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sharing session tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) untuk periode triwulan ketiga tahun 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 204 Tahun 2021, sekaligus kunjungan lapangan ke empat perumahan subsidi di Banyuwangi. Perumahan yang dikunjungi yaitu Perumahan Sonar Klatak Raya, Adi Mas Sobo, Diamond 2 Baru, dan Graha Pesona.
Sharing session diisi oleh Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera Doddy Bursman, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam, Pejabat Fungsional Dit. SMI-DJPb Kemenkeu Bayu Aji Bandoro, Direktur Bisnis PT Sarana Multigriya Finansial Heliantopo, Kepala Divisi Pengelolaan Investai Pemerintah -BP Tapera Rondi Pramuda, serta Kasubdit Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan Tantra Rifai selain para mitra strategis seperti Bank BTN, Bank Jatim Syariah, Bank BRI, dan Bank BNI.
Menurut Doddy, sejak tahun 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 31 Oktober 2025, realisasi KPR FLPP tercatat mencapai Rp177,6 triliun dengan 115.056 unit di antaranya tersalurkan di Provinsi Jawa Timur.
“Tahun ini target penyaluran KPR FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan DIPA BUN setiap tahun menjadi bukti bahwa KPR FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan,” jelas Dody.
Per 7 November 2025, realisasi KPR FLPP baru mencapai 219.232 unit. Doddy mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan.
Ia juga menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran KPR FLPP yang baru mencapai 13,03 persen. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok ini mencapai 20,74 persen dari total angkatan kerja di Jawa Timur.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income makanya kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran KPR FLPP juga semakin luas dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Hasil monev juga menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima FLPP serta keterhunian yang baru mencapai 93 persen. Untuk itu kalangan pengembang diminta untuk terus meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.
Sementara itu Kakanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya proses perizinan PBG yang rumit dan BPHTB yang belum seragam di tiap daerah. Dari sisi perbankan, integrasi sistem aplikasi (SiKasep, SiKumbang, SiAki) juga dinilai perlu agar proses verifikasi calon debitur lebih efisien.
“Tantangan ini tidak boleh hanya diidentifikasi tapi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis dan terobosan bersama sehingga percepatan, ketepatsasaran, maupun akses masyarakat terhadap huniannya bisa terus didorong,” katanya.