Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan seperti Bank BTN untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Untuk itu kembali dilakukan pertemuan antara Kementerian PKP dan Bank BTN guna membahas percepatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta sejumlah inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Consumer Banking Bank BTN Evita Barliana, beserta jajaran direksi Bank BTN dilakukan di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, awal pekan ini.
Menurut Maruarar, sinergi pemerintah dan perbankan khususnya Bank BTN sebagai salah satu bank utama dalam pembiayaan perumahan nasional sangat diperlukan. Apalagi sektor pembiayaan juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Adanya berbagai terobosan yang dilakukan Bank BTN menjadi langkah positif untuk mempercepat realisasi program perumahan, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku usaha sektor perumahan. Hal ini sangat baik untuk mendukung percepatan program rumah subsidi,” ujarnya.
Maruarar juga menyampaikan apresiasisnya kepada Bank BTN dalam mendukung program Kementerian PKP khususnya penyaluran pembiayaan rumah subsidi FLPP dan pelaksanaan KUR Perumahan. Hingga saat ini, capaian penyerapan rumah subsidi telah mencapai sekitar 64 persen dari target,
Komisioner Badan Pengeloa Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Bank BTN dalam mendukung percepatan penyaluran KPR Subsidi FLPP yang hingga saat ini realisasinya telah mencapai lebih dari 167 ribu unit.
“Sinergitas antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Bank BTN harus terus diperkuat sehingga penyaluran rumah subsidi kian optimal, tepat sasaran, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak,” katanya.
Sementara itu Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu menyampaikan, sejumlah inovasi pembiayaan terus dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, salah satunya adalah program percontohan (piloting) pembiayaan tambahan di wilayah Bogor.
“Melalui skema ini, pengembang terlebih dahulu membangun rumah hingga selesai, kemudian Bank BTN memberikan fasilitas pembiayaan tambahan maksimal 30 persen untuk melengkapi kebutuhan rumah agar benar-benar siap dihuni. Skema ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas keterhunian rumah subsidi sekaligus memudahkan debitur mendapatkan hunian yang lebih layak tanpa harus beralih ke pembiayaan dengan suku bunga yang lebih tinggi,” bebernya.
Bank BTN juga tengah memproses pengembangan program recycle housing melalui penyusunan regulasi yang diperlukan. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kembali rumah-rumah lama yang tidak lagi dihuni, termasuk rumah yang belum dimanfaatkan sejak masa pandemi Covid-19, melalui perbaikan dan peningkatan kelayakan bangunan.
Harapannya, rumah-rumah yang sebelumnya tidak produktif dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pasokan hunian sekaligus mendorong permintaan terhadap rumah.