Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menegaskan komitmen untuk memprioritaskan anggaran dalam program perumahan yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta pekan ini.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 Kementerian PKP sebesar Rp11,77 triliun sebagai hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
“Pagu tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp913,82 miliar atau 7,77 persen dan program perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp10,85 triliun atau 92,23 persen,” katanya.
Semenyara itu Menteri PKP Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP berupaya menjaga alokasi dukungan manajemen tidak lebih dari 8 persen sehingga sebagian besar anggaran dapat diprioritaskan untuk program perumahan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami berusaha untuk dukungan manajemen tidak lebih dari 8 persen. Jadi seperti tahun lalu, kita memprioritaskan program untuk perumahan dan untuk masyarakat, terutama untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya.
Penetapan pagu anggaran tersebut merupakan hasil rangkaian pembahasan bersama Komisi V DPR, termasuk rapat kerja pada awal September 2026 lalu, pendalaman RKA K/L, serta rapat dengar pendapat pada 3 dan 16 September 2026.
Pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp11,77 triliun masih berada di bawah kebutuhan anggaran ideal yang mencapai Rp106 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun yang belum terakomodasi dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2027.
Di sisi lain, Kementerian PKP terus mendorong berbagai sumber pembiayaan di luar APBN untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Pada tahun ini, dukungan KUR Perumahan telah mencapai sekitar Rp50 triliun. Pembiayaan tersebut telah mendukung renovasi sekitar 87 ribu rumah serta pembelian dan pembangunan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, dukungan melalui kerja sama pemerintah dan sektor perbankan turut mendorong peningkatan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
“Kementerian PKP mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran belanja TA 2027. Kami berharap dukungan Komisi V dapat terus berlanjut dalam pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program prioritas nasional,” pungkas Maruarar.
Melalui optimalisasi anggaran APBN dan penguatan pembiayaan di luar APBN, Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau