Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat prinsip inklusivitas di sektor infrastruktur. Hal itu juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi nasional pemerintah Asta Cita. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementeriann PU Canka Amprawati Suryadi Putri mengatakan itu dalam peringatan International Women in Engineering Day (IWED) 2025 bertema “From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector” di Jakarta pekan ini.
“Kami menyadari tantangan pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan teknis saja tapi juga memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat terlepas dari latar belakang ekonomi, jenis kelamin, usia, maupun disabilitas,” katanya.
Selanjutnya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, Kementerian PU telah mengembangkan enam kebijakan utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu: penguatan komitmen seluruh unit kerja menjadi dasar integrasi gender, pengarusutamaan gender secara menyeluruh dalam semua tahapan kebijakan, mendorong infrastruktur yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat, pemenuhan tujuh prasyarat PUG, meningkatkan fasilitas kerja responsif gender, serta monitoring dan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas.
Upaya ini juga didukung kolaborasi dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure), PAVE (Partnership in Promoting Advancement of Women in Indonesia’s Infrastructure Sector), dan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) di berbagai proyek seperti penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pembangunan jalan.
Canka juga menekankan pentingnya memperkuat representasi dan kepemimpinan perempuan di sektor infrastruktur yang masih didominasi laki-laki. Padahal Perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong kemajuan di sektor infrastruktur.
Untuk diketahui, proporsi pegawai perempuan di Kementerian PU meningkat dari 31 persen pada 2020 menjadi 35 persen pada 2024. Rekrutmen CPNS tahun ini juga menunjukkan keseimbangan dengan 46 persen diantaranya perempuan. Namun saat ini hanya 26 persen posisi pengambil keputusan yang diisi oleh perempuan kendati empat jabatan pimpinan utama telah diemban oleh perempuan.
“Untuk itu kami terus berupaya mendorong dan menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk dapat berkembang, berkontribusi, dan berprestasi hingga ke tingkat teknis dan strategis tertinggi,” pungkasnya.