Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibukota politik Indonesia.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan apresiasinya atas penetapan desain tersebut saat kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasann legislatif beberapa waktu lalu. Kunjungan ini sekaligus meninjau langsung kesiapan dan progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan presiden terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, terkait penerapan desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat dan itu yang akan diaplikasikan dalam pengembangan kawasan legislatif.
“Target penyelesaian pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027 atau paling lambat semester pertama tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Sementara itu Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui oleh presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana, lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa keindonesiaan yang kokoh,” katanya.
Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang saat ini sudah terwujud telah dapat dirasakan langsung.
“Di sini semua perencanaan matang dan bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” imbuhnya.
Pengesahan desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi.