Berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2022, pada pasal 1 ayat 3 disebutkan definisi tanah musnah: Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan sebagai tanah musnah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait tata cara dan penetapan tanah musnah.
Dari definisi tersebut terlihat bahwa suatu tanah musnah meliputi beberapa unsur. Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam; Tanah menjadi tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena perubahan bentuk tersebut; Tanah musnah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata cara dan penetapan tanah musnah.
Kemudian diterangkan lebih lanjut melalui pasal 2 ayat 2, Peraturan Menteri ATR/BPN No.3 Tahun 2024, tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Adapun peristiwa alam yang dapat menyebabkan tanah menjadi musnah yaitu bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya akibat peristiwa alam. Jika perubahan ini terjadi karena faktor alam, maka berikut adalah beberapa peristiwa alam yang dapat menyebabkan tanah menjadi musnah
Abrasai dan erosi atau pengikisan tanah oleh air laut atau sungai yang menyebabkan tanah hilang atau tenggelam. Contohnya pantai yang terkikis hingga garis pantainya mundur jauh ke daratan. Kemudian gempa bumi dan likuefaksi, gempa dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bahkan hilangnya tanah karena retakan besar sementara likuefaksi terjadi karena keadaan tanah yang tidak padat. Akibat gempa, air yang berada di dalam tanah naik dan bercampur dengan tanah.
Banjir bandang dan longsor atau yang disebabkan arus air yang sangat deras membawa material lumpur, batu, dan puing-puing yang dapat menghancurkan atau menimbun lahan.
Longsor yang ekstrem dapat menyebabkan hilangnya tanah dari tempat asalnya, misalnya tanah yang tertimbun material longsor hingga tidak bisa lagi digunakan.
Apabila suatu tanah musnah, maka hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah akan hapus. Ini sesuai dengan pernyataan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 pasal 2, ayat 1: Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.
Namun ada tata cara dan penetapan tanah musnah di mana Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 dijelaskan dengan lebih rinci bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.
Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi, penetapan lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah; pembentukan tim peneliti tanah musnah; sosialisasi; identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian; pengumuman; pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi; dan penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.
Dalam hal pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud, maka pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah diberikan jangka waktu paling lama satu tahun sejak menyerahkan surat pernyataan. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pemegang hak agar dapat mengembalikan fungsi dan manfaat tanah yang sebelumnya dikategorikan sebagai tanah musnah.
Oleh:
Asti Widyahari, Property Valuer & Advisor Penilaian.id