Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menyampaikan capaian dan perkembangan program prioritas Kementerian PKP, khususnya program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, ada beberapa program khususnyaa yang mendukung program tiga juta rumah mulai dari program bedah rumah, penyediaan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), hingga kredit program perumahan (KPP) atau KUR Perumahan.
“Pelaksanaan program tiga juta rumah memang difokuskan untuk menjawab dua persoalan utama perumahan di Indonesia, yaitu masih rendahnya kepemilikan rumah serta tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Makanya fokus kerja kami di program tiga juta rumah,” ujarnya.
Salah satu program yang mengalami peningkatan signifikan adalah program bedah rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 45.000 unit bedah rumah dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi 400.000 unit pada 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp8,57 triliun.
Peningkatan tersebut juga diikuti dengan pemerataan pelaksanaan program. Jika pada tahun 2025 terdapat 224 kabupaten-kota yang belum mendapatkan program bedah rumah, pada tahun 2026 program tersebut telah dialokasikan di seluruh kabupaten-kota di Indonesia.
“Bedah rumah meningkat sangat besar. Tahun lalu masih ada 224 kabupaten-kota yang belum mendapatkan program. Tahun ini kita upayakan merata, semua kabupaten-kota bisa mendapatkan minimal 200 unit,” imbuhnya.
Kementerian PKP juga melakukan sejumlah inovasi dalam pelaksanaan bedah rumah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan manfaat bantuan diterima secara optimal oleh masyarakat. Salah satunya melalui mekanisme pemilihan toko terbuka atau Tender Rakyat.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan material untuk pembangunan dan perbaikan rumah dibuka secara transparan sehingga toko atau penyedia material dapat bersaing menawarkan harga dan kualitas terbaik. Efisiensi yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dikembalikan untuk menambah manfaat yang diterima penerima bantuan.
“Konsep kita government preneur, bagaimana menggabungkan apa yang baik dari pemerintah dan apa yang baik dari entrepreneur. Salah satunya melalui Tender Rakyat yang menghasilkan efisiensi dan efisiensinya dikembalikan kepada penerima bantuan,” jelasnya.
Inovasi lainnya dilakukan melalui Gerakan Gentengisasi yang mendorong penggunaan produk genteng sekaligus menggerakkan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produsen genteng. Untuk tahap awal telah melibatkan sentra UMKM genteng di Jatiwangi, Majalengka, Plered, dan Purwakarta untuk mendukung kebutuhan sekitar 40.000 unit bedah rumah.
Menurut Maruarar, penguatan UMKM genteng tidak hanya dilakukan dari sisi produksi tetapi juga melalui peningkatan kualitas produk. Pemerintah secara bertahap mendorong sertifikasi keandalan serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar kualitas produk semakin baik dan masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian.
Selain bedah rumah, penyediaan hunian baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga terus dilakukan melalui program FLPP. Pada 2025, realisasi rumah subsidi melalui FLPP mencapai 278.865 unit, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program tersebut.
Untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah melaksanakan tiga kali akad massal rumah subsidi. Akad massal pertama dilaksanakan di Cileungsi sebanyak 26.000 unit, kemudian di Serang sebanyak 53.030 unit, dan terakhir di Batang sebanyak 62.710 unit.
Selain penyediaan rumah, pemerintah juga memperkuat pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM tersebut terus menunjukkan peningkatan penyaluran.
Plafon KPP yang sebelumnya sebesar Rp36 triliun telah ditingkatkan menjadi Rp50 triliun seiring dengan tingginya penyerapan. Hingga saat ini, realisasi KPP telah mencapai Rp25,29 triliun dengan total 108.862 debitur.
Penyaluran KPP dilakukan melalui dua sisi, yakni sisi demand dan sisi suplai. Dari sisi demand, pembiayaan dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk UMKM, untuk kebutuhan perumahan seperti pembangunan maupun renovasi rumah. Sementara dari sisi suplai, KPP mendukung pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor hingga toko bahan bangunan.