Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2024 telah dihelat pekan ini di tengah situasi perhelatan Pilkada Jakarta. Rakerda REI merupakan forum yang salah satunya mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program umum dan rencana kerja tiga tahun serta menetapkan kebijaksanaan organisasi yang juga menghadirkan para calon pemimpim Jakarta.
“REI DKI Jakarta perlu mendengarkan visi-misi dan program kerja yang akan diusung para calon gubernur khususnya di bidang perumahan, permukiman, dan realestat. REI DKI Jakarta ingin mendengar perspektif para calon gubernur tentang Jakarta ke depan dikaitkan dengan perubahan status Kota Jakarta,” ujar Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar.
Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.
“Ekonomi 5 tahun ke depan adalah ekonomi realestat. Bangunan bisa berubah fungsi sesuai waktu, demikian juga urusan kemacetan saya akan menggunakan teori realestat. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” terangnya.
Jakarta memiliki 150 pasar yang di atasnya akan dibangun realestat dan di bawah tetap pasar. Jika ide ini bisa diimplementasikan maka kalangan menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta sehingga mengurangi biaya transportasi, stres, dan kemacetan selain udara Jakarta juga menjadi lebih bersih.
“Harga sudah mahal, jual murah nggak akan masuk, ini jadi lingkaran setan. Makanya kalau saya terpilih sebagai gubernur, akan saya serahkan ke REI Jakarta untuk membangun realestat di 150 pasar itu. Dukungan lainnya kemudahan perizinan,” pungkas RK.
Sementara calon gubernur Pramono Anung menyoroti ada 1,4 juta masyarakat yang kekurangan hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8 persen. Untuk mengatasinya akan diimplementasikan gagasan hunian terjangkau di area transit oriented development (TOD) dan pengadaan hunian dengan skema lahan campuran (mixed used development).
“Program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun dengan memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan di Jakarta. Dengan begitu ke depan pemerintah tidak lagi harus bergantung pada pajak maupun retribusi dalam membangun daerah,” jelasnya.
Menurut Pramono, Jakarta memiliki SiLPA hampir setiap waktu sebesar Rp5-6 triliun. Bila diambil Rp3-4 triliun kemudian di-leverage, cari tambahan Rp6 triliun dengan leverage Jakarta pasti akan bisa digunakan dana ini untuk penyediaan hunian terjangkau.