Pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) khususnya untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM terkait situasi krisis geopolitik di Timur Tengah.
Menurut Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto, kebijakan ini tidak akan secara langsung berdampak pada tingkat hunian gedung perkantoran komersial terlebih kalangan ASN umumnya berkantor dengan menempati gedung milik pemerintah yang bukan menyewa di gedung komersial.
“Jadi kebijakan ini tidak menciptakan demand shock secara langsung pada segmen pasar perkantoran komersial baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan. Walaupun begitu tentu dampaknya tetap relevan untuk dianalisis dalam konteks yang lebih luas,” ujarnya.
Analisis dilakukan sebagai bagian untuk melihat arah kebijakan maupun sinyal struktural terkait pola kerja di Indonesia. Jika dilihat secara langsung, pengaruh kebijakan ini terhadap pasar perkantoran komersial relatif terbatas.
Itu yang membuat tingkat okupansi gedung komersial tidak akan terpengaruh secara signifikan karena tenant utamanya dari perusahaan swasta dan multinasional yang tidak terikat secara langsung oleh kebijakan tersebut.
Bahkan lebih dari itu, sebagian besar perusahaan swasta telah lebih dahulu mengadopsi sistem kerja hybrid sejak pandemi sehingga kebijakan ini tidak mengubah perilaku mereka secara fundamental.
Karena itu kebijakan ini justru dapat berfungsi sebagai sinyal yang memperkuat legitimasi dan normalisasi pola kerja hybrid. Ketika pemerintah sebagai institusi besar secara resmi menerapkan WFH, hal ini dapat mendorong sektor swasta terutama perusahaan lokal atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tertentu untuk mengadopsi kebijakan serupa baik secara parsial maupun bertahap.
Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran pun menjadi lebih bersifat second-order effect, bukan dampak langsung. Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini lebih berperan dalam memperkuat tren yang sudah ada, yaitu pergeseran menuju efisiensi penggunaan ruang kantor.
Perusahaan yang sebelumnya sudah mempertimbangkan metode kerja hybrid akan semakin terdorong untuk mengoptimalkan penggunaan ruang melalui strategi seperti pengurangan kebutuhan ruang, penataan ulang tata letak ruang kantor, serta penerapan model ruang kerja fleksibel.
“Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa tren ini bukan disebabkan oleh kebijakan WFH ASN melainkan oleh perubahan perilaku kerja yang telah terjadi sejak pandemi. Kebijakan pemerintah hanya berfungsi sebagai katalis tambahan yang mempercepat adopsi tren tersebut terutama di kalangan perusahaan yang sebelumnya masih berada dalam fase transisi,” jelas Ferry.