Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Alokasi program BSPS di Jakarta akan ditingkatkan secara signifikan dari 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit tahun depan.
“Peningkatan alokasi ini menjadi bentuk kehadiran nyata negara dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni di ibukota. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ada sekitar 209 ribu kepala keluarga di Jakarta yang menempati rumah tidak layak huni dan ini merupakan intervensi negara melalui program perumahan,” ujar Maruarar.
Masih menurut data BPS, ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah sementara 26,9 juta rumah lainnya tergolong tidak layak huni. Pemerintah telah menyiapkan program besar untuk mengatasi hal itu termasuk penyediaan 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini.
Pelaksanaan BSPS di DKI Jakarta tahun 2025 mencakup pemerataan di seluruh wilayah kota administrasi. Kecamatan Kebayoran Lama tercatat memiliki penerima terbanyak dengan 29 calon penerima, disusul Jagakarsa 23 penerima, serta Kramat Jati dan Cipayung masing-masing 13 penerima. Program ini dirancang agar tidak hanya menyentuh angka statistik tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Sementara itu, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, terdapat 13 keluarga penerima manfaat (KPM) yang lolos verifikasi administrasi dan siap menerima bantuan. Sebagian besar penerima berasal dari kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen dan struktur bangunan yang rapuh. Bantuan BSPS di wilayah ini akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah terhadap bencana.
Program BSPS bukan sekadar memberikan bantuan material tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumahnya sendiri. BSPS merupakan program partisipatif sehingga masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan.
Maruarar juga meminta kolaborasi yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan BSPS misalnya dengan anggaran APBD untuk renovasi rumah sehingga program antara pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat.
“Sangat penting untuk melakukan pendekatan yang terintegrasi dalam membenahi kawasan kumuh di Jakarta. Jadi selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM untuk memberdayakan masyarakat sehingga rumah menjadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” tandasnya.