Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah dan Inspektur Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Komunikasi dan Digital meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan rumah di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Lahan yang ditinjau memiliki luas total sekitar 45,06 hektar yang terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 hektar dengan sekitar 24,707 hektar masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektar dengan sekitar 9,62 hektare belum terbangun. Saat ini sebagian lahan juga masih diokupasi oleh masyarakat dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut secara ilegal tanpa dasar hukum.
Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Menurut Maruarar, pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.
“Nanti pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian melalui skema KPR subsidi FLPP dengan tenor 30 tahun dan uang muka 1 persen. Selain itu pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar beban masyarakat tetap ringan,” ujar Maruarar.
Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok. Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, disiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dukungan tarif sosial untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan bahwa kebutuhan hunian di Kota Depok masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu masyarakat di Depok belum memiliki rumah.
“Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam percepatan proses perizinan serta dukungan lainnya agar proyek tersebut dapat segera terealisasi,” katanya.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan harapannya agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.