Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan proyek strategis yang pengembangannya terus didorong pemerintah. Salah satu KEK pariwisata unggulan adalah The Mandalika yang telah diresmikan pada akhir tahun 2021 lalu. KEK Mandalika dibangun dengan investasi mencapai Rp4,79 triliun salah satunya untuk mengakselerasi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pada tahun 2023 saat event MotoGP di Sirkuit Mandalika, ajang ini memberikan multiplier effect secara nasional mencapai Rp4,3 triliun bahkan tahun sebelumnya Rp4,5 triliun. Berbagai event di Mandalika pada tahun 2023 lalu juga telah berdampak langsung pada output sektor pariwisata secara nasional sebesar 0,019-0,023 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 20.233-24.030 orang.
Khusus di Lombok Tengah, NTB yang menjadi lokasi ajang MotoGP 2023 mendapatkan kenaikan aktivitas ekonomi terkait pariwisata sebesar 13,45 persen dan berkontribusi pada produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 7,97 persen.
Makanya tidak heran kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pengembangan The Mandalika sebagai salah satu poin titik ekonomi untuk pariwisata baru di luar Pulau Jawa, belum lagi dari sisi branding dan citra baik NTB sebagai destinasi superprioritas.
Dampak perekonomian yang baik seperti ini harus terus berlanjut dan itu membutuhkan dukungan semua pihak dari para stakeholder. Ada sedikit masalah sebulan jelang pengelenggaraan MotoGP Seri Indonesia yaitu masih adanya persoalan hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports sebesar Rp231 miliar.
Terkait permasalahan ini, pemerintah daerah harus ikut membiayai hosting fee senilai Rp231 miliar tersebut untuk event yang akan berlengsung 27-29 September 2024 mendatang. Bila abai dengan masalah ini maka ajang balap motor terbesar sedunia itu bisa terancam dan berdampak besar pada akselerasi perekonomian.
Menurut Pengamat Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram M. Firmansyah, nilai hosting fee ratusan miliar itu seharusnya bisa dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun lembaga bisnis lain termasuk PT Injourney Tourism Development (ITDC), perusahaan BUMN yang mengelola The Mandalika.
“Ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia dan sangat terkait dengan nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas sangat penting dijaga jangan sampai dunia beranggapan mau selenggarakan event tapi nggak punya uang. Pemerintah perlu duduk bersama dan membahas berapa sisa anggaran dan berapa yang bisa dibayar,” katanya.
Senada, Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Lalu Wiresapta Karyadi mengatakan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olahraga semata tetapi MotoGP Mandalika telah menjelma menjadi citra dan martabat bangsa Indonesia.
“Mandalika di Pulau Lombok, NTB dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi kami sebagai warga NTB merasa penyelenggaraan MotoGP 2024 ini harus terlaksana,” cetusnya.
Ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah dihelat pertama kali pada tahun 2022. ITDC memiliki lisensi untuk penyelenggaraan MotoGP hingga tahun 2040 dan untuk itu ITDC membutuhkan dukungan pemerintah pusat-pemerintah daerah untuk pembayaran hosting fee.
Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada pihak Dorna Sports selaku pemegang hak komersial ekskusif MotoGP. Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 Euro atau Rp231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN. Di luar hal tersebut masih ada organizer fee sekitar Rp100 miliar yang selalu menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh ITDC.
Bila kewajiban ini tidak dibayar akan ada sejumlah konsekuensi seperti biaya pinalti yang nilainya juga ratusan miliar maupun konsekuensi lain yang terburuk: keberlanjutan MotoGP Mandalika. ITDC harus mencari cara untuk mendapatkan hosting fee di waktu yang mepet.