Untuk mewujudkan target sebagai Ibukota Politik pada tahun 2028, Otorita Ibukota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta, investor, kementerian, lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk.
Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.
Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik dengan rincian sembilan paket telah selesai tahun 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang.
Paket-paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran dan kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, hingga kolam retensi serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Sementara itu, Kementerian PU menangani 90 paket pekerjaan fisik dengan capaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang tengah berjalan antara lain pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.
Di sisi lain, Kementerian PKP mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 paket telah selesai dan satu paket masih dalam tahap konstruksi, yaitu pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi guna mendukung penataan kawasan dalam rangka pembangunan IKN.
Dari skema investasi swasta, hingga saat ini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun sementara enam proyek sedang memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Adapun melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk dan delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja dan menjaga kualitas hasil pembangunan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.
Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi ini juga membahas berbagai isu strategis dan kendala di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi serta penyelarasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU.