Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau progres dan mempercepat pelaksanaan program perumahan. Hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi secara online bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy pekan ini.
Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kementerian PKP bersama para gubernur membahas perkembangan program perumahan yang didukung melalui skema APBN maupun non-APBN, termasuk program bedah rumah, rumah subsidi, dan Kredit Program Perumahan (KPP).
“Selain memantau capaian program, kami juga memantau dan menganalisis hingga mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan supaya berbagai kondisi maupuan kendala program perumahan di berbagai daerah bisa dipetakan dan dirumuskan solusinya,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program bedah rumah misalnya, alokasi program ini di empat provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Gorontalo, alokasi meningkat menjadi 6.066 unit sementara di Kalimantan Timur, alokasi meningkat dari 653 unit menjadi 3.741 unit. Adapun di Sulawesi Tenggara alokasi meningkat dari 1.129 unit menjadi 10.742 unit dan untuk Sumatera Barat meningkat dari 717 unit menjadi 11.507 unit.
Dari alokasi tersebut, pelaksanaan program bedah rumah di Gorontalo telah menyelesaikan 98 unit, Kalimantan Timur sebanyak 379 unit, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 22 unit. Pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan tenaga tukang, kondisi geografis dan akses menuju lokasi, dan ketersediaan bahan bangunan.
Kementerian PKP juga mendorong pemanfaatan program KPP kepada para gubernur untuk mendukung masyarakat dan pelaku UMKM di sektor perumahan. Skema tersebut diarahkan untuk mendukung sisi supply maupun demand, mulai dari pelaku usaha konstruksi, bahan bangunan, dan pengembang hingga masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.
Hingga saat ini realisasi KPP di Gorontalo mencapai Rp132 miliar dengan 387 debitur, Kalimantan Timur Rp405 miliar dengan 2.085 debitur, Sulawesi Tenggara Rp259 miliar dengan 625 debitur, dan Sumatra Barat Rp374 miliar dengan 1252 debitur.
Sementara itu untuk program rumah subsidi, Kalimantan Timur mendapat tambahan kuota sebanyak 10.000 unit pada tahun 2026 dengan realisasi hingga saat ini mencapai 1.671 unit. Di Sulawesi Tenggara memiliki kuota sebanyak 20.000 unit dengan realisasi 4.886 unit atau 24,3 persen. Adapun di Sumatera Barat, kuota rumah subsidi yang diberikan sebanyak 2.735 unit dengan realisasi 2.178 unit.
Maruarar juga meminta pemerintah daerah bersama jajaran Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan.
“Pertama niat baik kita untuk membantu rakyat, kedua kepercayaan, ketiga konsep, keempat kita punya jaringan networking maupun skema-skema baru untuk mendorong percepatan realisasi program bagi rakyat. Terobosan penting tetapi mengerjakan yang sudah ada juga penting,” katanya.
Berbagai program yang telah dialokasikan didorong supaya dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di daerah. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan program bedah rumah, rumah subsidi, dan KPP diharapkan dapat semakin cepat dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.