Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri properti untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah sekaligus meningkatkan penyerapan hunian, baik rumah subsidi maupun komersial.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan menggandeng Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) dalam mengoptimalkan strategi pemasaran properti dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (DPP AREBI) yang dipimpin Ketua Umum Clement Francis. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.
Maruarar mengatakan, keberhasilan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik oleh pengembang tetapi juga membutuhkan strategi pemasaran yang aktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan industri properti. Hal ini diperlukan agar hunian yang telah dibangun dapat terserap secara optimal di pasar primer maupun sekunder.
“Profesi broker properti memiliki kontribusi strategis dalam menggerakkan ekonomi perumahan. Dengan ratusan ribu tenaga pemasar di seluruh Indonesia, AREBI menjadi bagian penting untuk memperkuat literasi publik serta menjembatani ketersediaan hunian layak dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi digital juga menuntut seluruh pelaku industri properti untuk terus meningkatkan kemampuan pemasaran. Penguatan branding, pemanfaatan platform digital seperti Meta, serta optimalisasi berbagai kanal pemasaran daring menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan daya serap pasar.
“Kita harus membuat solusi-solusi creative financing dan menemukan potensi serta inovasi yang konkret dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam industri dan penyediaan rumah untuk rakyat,” imbuhnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut memaparkan berbagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas akses kepemilikan rumah. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pemasaran, koordinasi aktif dengan perbankan dan pengembang, serta pemanfaatan pemasaran digital untuk menjangkau calon penerima manfaat secara lebih luas.
Sejalan dengan upaya pemerintah mengejar target penyaluran rumah subsidi melalui skema KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kementerian PKP bersama BP Tapera juga mendorong penyelarasan strategi pemasaran dengan kemudahan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui KPR Sejahtera FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan suku bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang masa tenor dan uang muka ringan. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui keterlibatan broker properti profesional yang berperan menjembatani informasi antara pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat calon pembeli rumah.
Ketua Umum DPP AREBI Clement Francis menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung program-program Kementerian PKP dan BP Tapera melalui penguatan peran tenaga pemasar properti di seluruh Indonesia.
“Kita dapat mengumpulkan para marketing dan memberikan semangat tentang program Kementerian PKP. Kami di AREBI dapat menyampaikan kepada seluruh DPP agar turut menyosialisasikan program-program Kementerian PKP yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.


