Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 yang diusulkan dengan pagu Rp10,89 triliun untuk 406.457 unit rumah dan program pendukungnya. Dari total tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
“Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 dari sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit,” ujarnya.
Peningkatan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR agar lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga akan melaksanakan beberapa program strategis lain di tahun 2026. Antara lain program pembangunan rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.
Selanjutnya pembangunan rumah khusus (rusus) sebesar Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pasca bencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA (rumah instan sederhana sehat).
Anggaran ini naik 8,55 persen dibandingkan tahun 2025. Alokasinya diperuntukkan untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSU) rumah umum dengan alokasi Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran ini meningkat 40,78 persen dibanding tahun ini.
Sedangkan alokasi untuk program penanganan permukiman kumuh dan sanitasi sebesar Rp155,85 miliar untuk target 225 hektar di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit. Anggaran ini meningkat 77,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja (satker), serta evaluasi kebijakan publik dan program.
Maruarar menegaskan bahwa seluruh program tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo yang telah disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026. “BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” bebernya.