Aturan hunian berimbang merupakan kewajian sebagaimana UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan. Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan siap untuk menegakkan aturan tersebut.
Selain itu, penegakan regulasi hunian berimbang juga menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk penyediaan hunian layak bagi masyarakat, menekan backlog perumahan nasional sekaligus mempercepat pencapaian target program tiga juta rumah.
“Seluruh jajaran Kementerian PKP bergerak dengan semangat yang sejalan dengan Komisi V DPR dan arahan Menteri PKP untuk menegakkan hunian berimbang demi menjalankan amanat undang-undang serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.
Roberia menyampaikan itu saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae dalam rangka peninjauan pelaksanaan hunian berimbang di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Roberia menerangkan, sesuai arahan Menteri PKP bahwa hunian berimbang wajib ditegakkan untuk menjalankan undang-undang, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta segera mencapai target tiga juta rumah.
Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah menyiapkan langkah-langkah agar aturan tersebut bisa segera dilaksanakan di lapangan. Kementerian PKP juga sedang menyusun pendataan yang akurat dan aplikatif terkait kepatuhan pengembang.
Selain itu, Kementerian PKP juga tengah mendorong penguatan kepastian hukum dan kelembagaan melalui percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penegakan Hunian Berimbang, Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Penegakan Hunian Berimbang, serta pengoperasian Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan (PUSLAHPASRUM).
Secara sederhana, kewajiban hunian berimbang diatur berdasarkan komposisi antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan acuan 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana (1:2:3).
Bagi pengembang perumahan skala besar, kewajiban penyediaan hunian berimbang bersifat mutlak dalam satu hamparan dengan komposisi 1 rumah mewah, dua rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menegaskan bahwa kewajiban penerapan hunian berimbang bagi pengembang telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Meski idealnya dibangun dalam satu hamparan kawasan, ketentuan juga memberikan ruang penyesuaian dalam satu wilayah kabupaten/kota apabila terdapat keterbatasan lahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Dibentuknya Kementerian PKP sangat penting untuk mengatasi backlog perumahan di atas sembilan juta di Indonesia, bagaimana kesulitan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak dapat teratasi. Komisi V memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kemauan Kementerian PKP untuk mencapai target tiga juta rumah,” pungkasnya.


