Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui kolaborasi program Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan serta mengawal langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kabupaten Serang, Banten.
Kolaborasi KPP/KUR Perumahan dan KPR FLPP merupakan langkah konkret pemerintah untuk menghubungkan kebutuhan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan dukungan rantai pasok lokal yang kuat, mulai dari toko bahan bangunan, kontraktor, hingga pengembang, sektor perumahan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan.
Hal lain yang juga penting adalah regulasi yang bisa memberikan kemudahan serta menghadirkan solusi secara cepat. Menurut Maruara, aturan yang dibuat pemerintah harus menjadi instrumen untuk membantu masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh manfaat program.
Sebagai informasi, hingga 17 November 2026, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 triliun. Pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh 123.209 debitur di seluruh Indonesia.
Penyaluran pembiayaan dari sisi permintaan (demand side) mendominasi dengan kontribusi sebesar 65,70 persen atau Rp19,80 triliun kepada 118.942 debitur. Pemanfaatan terbesar berasal dari kebutuhan renovasi rumah senilai Rp14,47 triliun bagi 96.649 debitur. Selanjutnya, pembelian rumah mencapai Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.
Sementara itu, realisasi dari sisi penyediaan (supply side) mencapai 34,30 persen atau Rp10,34 triliun yang disalurkan kepada 4.267 pelaku usaha. Sektor pengembang perumahan menyerap pembiayaan terbesar, yakni Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan mencatat jumlah penerima terbanyak sebanyak 2.277 debitur dengan nilai pembiayaan Rp3,21 triliun. Adapun penyedia jasa konstruksi memperoleh pembiayaan sebesar Rp1,22 triliun kepada 462 debitur.


