Bank Mandiri kembali menghadirkan Mandiri Lelang 2026 yang berlangsung hingga akhir November 2026. Melalui program ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai aset sekaligus pembiayaan melalui mekanisme resmi yang transparan dan sesuai ketentuan.
Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan, 70,05 persen pembelian rumah di pasar primer pada triwulan kedua 2026 menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan hal ini menegaskan peran pembiayaan dalam mendukung kepemilikan properti. Di sisi lain mencari hunian juga berarti menimbang harga aset sekaligus kemampuan membayar cicilan setiap bulan.
Kebutuhan akan pilihan aset dan pembiayaan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk melirik pasar lelang. Aset agunan dapat menjadi alternatif hunian maupun tempat usaha dengan dukungan pembiayaan bank bagi calon pembeli yang memenuhi persyaratan.
Mandiri Lelang 2026 menawarkan aset di berbagai wilayah Indonesia dengan harga kompetitif sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan aset agunan. Menurut SVP Retail Collection & Recovery Group Bank Mandiri Ganjar E. Suganda, program ini memperluas jangkauan masyarakat terhadap aset lelang.
“Kami menghadirkan pilihan aset yang kompetitif untuk memperluas akses kepemilikan dan peluang masyarakat melalui proses yang transparan. Ini merupakan agenda tahunan yang digelar sejak tahun 2022 yang melibatkan Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance,” katanya.
Kolaborasi Bank Mandiri, Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Utama Finance ini menghadirkan rumah, tanah, apartemen, ruko, pabrik, gudang, hotel, vila, serta kendaraan sesuai ketersediaan objek lelang.
Untuk mendukung pembelian properti, Bank Mandiri menyediakan KPR Lelang dengan bunga tetap (fixed) mulai dari 2,7 persen dan penawaran ini berlaku sepanjang bulan November 2026. Setelah periode bunga tetap berakhir, berlaku suku bunga floating sesuai ketentuan bank. Pemberian pembiayaan mengikuti penilaian dan persetujuan kredit bank.
“Calon pembeli dapat mempelajari kondisi aset, biaya, dan kebutuhan pembiayaan sebelum mengajukan penawaran. Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya,” tambahnya.
Lelang diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penawaran secara online di platform resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Peserta mendaftarkan dan mengaktifkan akun, melengkapi persyaratan, memilih objek, lalu menyetor jaminan sebelum mengajukan penawaran sesuai jadwal.
Setelah pemenang ditetapkan, uang jaminan peserta yang tidak menang dikembalikan secara otomatis melalui sistem. Pemenang wajib melunasi harga dan bea lelang paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang sesuai ketentuan, serta menyelesaikan kewajiban perpajakan terkait.
Penyelesaian kewajiban tersebut dilanjutkan dengan penerbitan kutipan risalah lelang, pengambilan sertifikat atau dokumen aset pada pihak terkait, serta pengurusan peralihan hak sesuai ketentuan. Transaksi lelang turut menyumbang penerimaan negara melalui bea lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak yang berlaku.
“Kami ingin memperluas akses masyarakat terhadap aset melalui proses yang transparan dan terpercaya. Pengelolaan aset yang semakin optimal diharapkan membuka ruang pemanfaatan yang produktif dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tandas Ganjar.


