Dalam berbagai kesempatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan komitmen pemerintah untuk membantu seluruh pemerintah daerah dalam penyediaan hunian yang layak sekaligus penataan kawasan permukiman.
Beberapa waktu lalu Kementerian PKP melakukann pertemuan dengan Gubernur Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jakarta. Fahri menyebut ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir termasuk wilayah Kepulauan Riau.
“Kepri ini tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura sehingga bisa didorong menjadi kawasan investasi global. Untuk itu dibutuhkan penataan selain renovasi dan pembangunan rumah yang diikuti dengan tata kelola kawasan pesisir pantai yang bisa menarik minat investor,” katanya.
Berbagai program perbaikan hunian bisa dilakukan simultan dengan tata kelola kawasan untuk menciptakan kawasan permukiman yang semakin baik. Kawasan kumuh yang diubah menjadi lebih tertata dengan bangunan yang diperbaiki memiliki kelebihan lain karena kawasan pesisir menawarkan pemandangan alam yang bagus.
Untuk itu Fahri meminta kepada Gubernur Kepri untuk menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak sehingga Kementerian PKP bisa memiliki gambaran terkait dukungan teknisnya.
“Dari pemprov bisa disiapkan desain visualisasinya sehingga pemerintah pusat bisa membantu termasuk investasi pendanaannya. Bisa juga pemprov menyelenggarakan sayembara desain dan nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” tambahnya.
Sementara itu Gubernur Kepri Ansar mengatakan, selain kawasan pesisir Kepri juga menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.
“Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dihapusnya BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penghapusan reribusi PBG, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari. Semoga berbagai stimulus ini bisa mendorong pembangunan rumah untuk MBR,” pungkasnya.