Saat kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan KUR Perumahan DKI Jakarta awal pekan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar berbagai program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari sinergi untuk memperkuat program perumahan khususnya antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi pengembang, dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita harus bisa pastikan seluruh program pemerintah benar-benar memudahkan rakyat. Jangan sampai aturan yang dibuat justru menyulitkan masyarakat untuk memperoleh manfaat. Dengan regulasi dan solusi yang tepat, masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan hunian yang layak,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data Bank BRI sebagai salah satu bank penyalur, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan secara nasional hingga 11 Juni 2026 telah mencapai Rp9,76 triliun. Sementara itu khusus wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, realisasi penyaluran telah mencapai Rp340 miliar dengan jumlah penerima manfaat atau debitur sebanyak 867 orang.
Dari hasil dialog dengan sejumlah nasabah penerima KUR Perumahan, para penerima manfaat menyebut bahwa program KUR Perumahan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang mendukung kebutuhan usaha sekaligus peningkatan kualitas hunian mereka.
Keberhasilan KUR Perumahan juga dinilai sebagai tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus membuktikan kalau masyarakat memiliki komitmen yang baik dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Segmen UMKM sangat baik dalam membayar kewajibannya dengan tingkat non performing loan (NPL) berada di bawah 2 persen.
Data Kementerian Dalam Negeri, untuk program pemerintah terkait peningkatan kualitas hunian masyarakat perkotaan juga terus meningkat. Di wilayah Tambora, Jakarta Barat, rumah tidak layak huni sebanyak 824 unit dialokasikan 1.350 unit untuk program bedah rumah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dukungannya terhadap program KUR Perumahan yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Selain ada program bedah rumah, KUR Perumahan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha rakyat. Program ini sangat bermanfaat dan kami mendukungnya melalui penyediaan data statistik yang akurat untuk rakyat,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan, dan pengembang perumahan diyakini bisa menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.