Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Seribu unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat ini merupakan komitmen dan bentuk kepedulian pemerintah untuk kalangan MBR bisa mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau sekaligus untuk mendorong tingkat kesejahteraannya.
“Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) alokasi kuota rumah subsidi bagi kalangan MBR sebanyak 1.000 rumah,” ujar Maruarar.
Penandatanganan MOU ini untuk mendorong Program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Maruarar menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan. MOU ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan berbagai pihak terkait.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengatakan, sangat berbahagia mendapat alokasi seribu unit rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.
“Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah bukan sekadar bangunan tapi juga menentukan status sosial masyarakat,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada Kementerian PKP yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS,” pungkasnya.