Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan sektor perumahan merupakan sektor yang strategis dan perlu menyatukan visi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan ekosistem perumahan nasional.
“Perlu tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran. Saya akan pastikan Kementerian PKP berbasis data dan harus dipastikan seluruh bantuan negara disalurkan dengan benar,” ujarnya.
Untuk itu setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan, check and balance harus berjalan, dan berbagai langkah strategis harus konkret. Hanya dengan seperti itu negara benar-benar hadir untuk rakyat di sektor perumahan.
Selanjutanya pemerintah akan terus mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai langkah nyata menghadirkan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.
Kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil signifikan. Dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasinya mencapai 96,21 persen. Program BSPS meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit, rumah susun 2.270 unit, rumah khusus 476 unit, serta peningkatan PSU, sanitasi, dan kawasan kumuh di 4.500 titik.
Sektor swasta juga berkontribusi melalui program CSR dengan capaian 9.701 unit rumah. Konsep gotong royong dari dunia usaha semakin kuat dan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Targetnya, pembangunan lebih dari 406 ribu unit rumah, mencakup 400 ribu unit BSPS, 743 rumah susun, 607 rumah khusus, dan penanganan 225 hektare kawasan kumuh.
Berbagai pihak memberikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian PKP tersebut. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, mencatat penyaluran KPR FLPP tertinggi dalam sejarah yang mencapai 278.865 unit di 2025. Sementara PNM, melalui program Mekar, telah membantu 16,4 juta ibu rumah tangga mengakses pembiayaan rumah.
Dari sektor swasta, PT Djarum mencatat kontribusi tertinggi program CSR dengan 1.608 unit rumah sementara Bank BTN menegaskan keberlanjutan program rumah subsidi. Apresiasi juga datang dari dunia usaha yang menyebut program perumahan menjadi program strategis pemerintah sehingga bisa menggerakkan perekonomian nasional.