Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Perumahan, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang bisa dibangun rumah susun (rusun) terintegrasi dengan jaringan transportasi publik khususnya kereta api.
Pertemuan dilakukan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menurut Fahri, integrasi hunian dengan moda transportasi publik diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mempercepat implementasi program prioritas nasional di bidang perumahan dan transportasi.
“Dengan memanfaatkan aset negara khususnya lahan-lahan yang dimiliki KAI di sepanjang jalur rel tentunya menjadi peluang strategis untuk penyediaan hunian bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan basis data yang kuat dan perencanaan matang supaya kebutuhan perumahan bisa terakomodasi serta tercatat secara resmi bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Dirjen Perkotaan Kementerian PKP Sri Hayati menambahkan, telan menjadi komitmen pemerintah untuk berkolaborasi dengan KAI, pemerintah daerah, maupun pihak swasta untuk mendorong dan mempercepat implementasi program perumahan.
“Kita harus detail dalam menghitung kebutuhan (demand) untuk menjalankan program ini. Harus dipastikan peruntukan hunian yang jelas, siapa yang berhak menempati, sekaligus memperhitungkan dampak ekonomi dari pembangunan tersebut,” jelasnya.
Pertemuan ini juga menjadi langkah awal dalam penyusunan proyek hunian yang diintegrasikan dengan transportasi publik atau transit oriented development (TOD) yang matang, tepat sasaran, dan bisa mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.


