Pemerintah terus mendorong konsep pengembangan hunian yang diintegrasikan dengan transportasi publik dan berbagai fasilitas maupun sarana lain atau transit oriented development (TOD). Konsep TOD diharapkan bisa menjadi Solusi untuk mengatasi kekurangan lahan, kemacetan, hingga memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya mengakses transportasi masal.
“Kami akan mengajak beberapa tim dari Provinsi DKI Jakarta untuk memasarkan TOD kepada pemerintah Jepang dan beberapa investor potensial untuk pengembangan di sepanjang jalur MRT North-South dan East-West Jakarta sehingga kian meningkatkan konektivitas kawasan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pembangunan berkonsep TOD di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya semakin penting diterapkan mengingat perkembangan situasi dan keterbatasan lahan. Wilayah Jabodetabek misalnya, terdiri dari tiga provinsi dan delapan kabupaten-kota yang telah menjadi area aglomerasi dengan intensitas pergerakan yang tinggi khususnya untuk aktivitas sosial, bisnis, Pendidikan, dan lainnya.
Situasi ini yang membuat pemerintah terus mendorong pengembangan TOD selain meningkatkan layanan transportasi masal berbasis jalan dann rel untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat. Untuk layanan berbasis jalan misalnya, pemerintah pusat memberikan stimulus dengan layanan Buy The Service (BTS).
Skema tersebut dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, serta kesetaraan. Sementara untuk layanan berbasis rel saat ini tersedia Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), KRL, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Kami juga mendorong kontribusi aktif khususnya dari kalangan pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi masal baik melalui anggaran belanjanya (APBD) maupun berbagai upaya pembiayaan yang kreatif dengan melibatkan pihak swasta,” imbuh Budi.