Program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan salah satu andalan untuk mendorong capaian program tiga juga rumah. Hingga September 2025, penyaluran KPR subsidi FLPP terus menunjukkan tren yang meningkat yang menunjukkan kolaborasi seluruh ekosistem perumahan bisa berjalan efektif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pencapaian ini merupakan bukti nyata hadirnya negara di tengah rakyat dan rumah subsidi merupakan karpet merah untuk rakyat. Program perumahan juga bukan hanya memberikan akses perumahan tapi menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Pembangunan satu rumah subsidi itu melibatkan sedikitnya lima tenaga kerja dan itu memicu perputaran ekonomi dari toko material hingga warung makan di sekitar proyek. Melihat ini saja itu artinya ekosistem perumahan rakyat terbukti menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” katanya.
Ekosistem perumahan sangat nyata dampaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari setiap satu unit rumah yang dibangun berarti ada toko material yang hidup, ada pekerja yang mendapat penghasilan, hingga ada warung makan yang beroperasi.
Wilayah Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan realisasi penyaluran KPR FLPP terbesar mencapai 41.978 unit rumah. Posisi berikutnya di Jawa Tengah dengan 15.838 unit, Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, serta Sumatera Selatan 11.125 unit. Sementara Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing 7.607 unit dan 7.565 unit.
Jika dilihat dari skala kabupaten dan kota, capaian terbesar diraih Kabupaten Bekasi dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, dan Kabupaten Karawang 4.765 unit. Di luar Jawa, sejumlah daerah juga mencatat angka signifikan seperti Kota Kendari dengan 4.251 unit, Kota Palembang 4.175 unit, Kabupaten Deli Serdang 4.047 unit, serta Kabupaten Maros 3.833 unit.
Peran sektor perbankan dalam menyalurkan KPR FLPP juga sangat dominan. Bank BTN memimpin jauh dengan penyaluran mencapai 93.098 unit, disusul Bank BTN Syariah 36.589 unit. Bank BRI menyalurkan 17.515 unit, Bank BNI 8.440 unit, dan Bank Mandiri 7.963 unit. Tidak kalah penting, bank daerah juga berkontribusi diantaranya Bank BJB dengan 2.923 unit, Bank BSI 2.912 unit, serta Bank BJB Syariah 2.066 unit.
Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi motor utama dengan kontribusi 76.513 unit, diikuti APERSI dengan 55.188 unit dan Himperra 24.816 unit. Selain itu, Asprumnas mencatat 6.064 unit, Apernas 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, Appernas Jaya 3.184 unit, serta Aersi Bersatu dengan 1.340 unit.
Tak hanya realisasi FLPP, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga mencatat perkembangan positif. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan penerbitan PBG tertinggi sebanyak 6.494 unit, disusul Sulawesi Selatan 5.728 unit, Kalimantan Selatan 4.847 unit, Sumatera Selatan 4.739 unit, dan Jawa Barat 4.078 unit. Jawa Timur juga mencatat 3.322 unit, Sulawesi Tenggara 2.976 unit, serta Sumatera Utara 2.675 unit.
Dengan capaian hingga September ini, pemerintah optimistis target penyaluran rumah subsidi tahun 2025 sebanyak 350.000 unit dapat tercapai seiring kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang yang terus memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).