Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak khususnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Percepatan ini dilakukan dengan mendorong program 3 juta rumah yang salah satu fokus utamanya untuk mengurangi defisit (backlog) perumahan nasional yang saat ini masih berada di kisaran 9,9 juta unit. Untuk itu seluruh stakeholder perumahan diharapkan kontribusinya untuk ikut menyukseskan program perumahan.
Salah satunya dari kalangan perbankan yang merupakan stakeholder penting untuk menyalurkan pembiayaan KPR subsidi. Dalam acara akad kredit masal sebanyak 1.000 debitur KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Bank BRI, Maruarar mengapresiasi event akad masal seperti ini.
“Pemerintah telah menetapkan kuota KPR subsidi FLPP tahun ini sebanyak 350 ribu unit dan itu artinya kenaikan mencapai 75 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Ini bukan kenaikkan biasa tapi sebuah lompatan, bisa dilihat keseriusan pemerintah pada program perumahan,” ujarnya.
Secara khusus Maruarar juga mengapresiasi komitmen Bank BRI yang telah mengalokasikan kuota KPR subsidi sebanyak 25 ribu unit. Sebagai bank BUMN, diharapkan kuota penyaluran KPR subsidi Bank BRI bisa ditingkatkan hingga 35 ribu unit terlebih tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Bank BRI yang sangat rendah hanya 1,1 persen.
Dengan ekosistem Bank BRI yang merupakan bank rakyat dan bisa menjangkau ke berbagai daerah di Indonesia, sudah selayaknya Bank BRI memiliki divisi khusus perumahan. Divisi ini bisa mengoptimalkan penyaluran KUR maupun kredit mikro Bank BRI.
Dengan adanya divisi khusus rumah subsidi di Bank BRI akan menjadi peluang besar yang bisa memperkuat bisnis sekaligus mempercepat dan memudahkan masyarakat segmen MBR terhadap akses rumah yang layak.
Dipaparkan juga mengenai strategi pemerintah yang terbagi dalam tiga pilar utama untuk menjawab berbagai tantangan perumahan rakyat. Pertama, rumah subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, kedua program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tidak layak, dan ketiga kredit usaha rakyat (KUR) khusus perumahan.
“KUR khusus perumahan ini untuk mendukung pembiayaan dan perputaran dana dari sektor hulu hingga hilir di bidang perumahan dan konstruksi. pemerintah juga memberikan banyak insentif seperti pembebasan biaya PBG, BPHTB, hingga memfasilitasi uang muka dan perlindungan untuk kalangan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan,” beber Maruarar.
Tiga pilar sektor perumahan ini disebut juga sebagai semangat gotong royong karena melibatkan seluruh stakeholder perumahan seperti perbankan, pengembang, kalangan akademisi, maupun institusi lainnya untuk terbentuknya ekosistem perumahan yang semakin baik.
Sementara itu Direktur Bank BRI Hery Gunardi menyampaikan, Bank BRI menjadi bank dengan penyalurann KPR subsidi terbanyak di Indonesia yang hingga Juni 2025 telah menyalurkan lebih dari 101 ribu senilai hampir Rp14 triliun dan sekitar 97 persennya dari KPR subsidi FLPP.
“Rasio NPL kami tetap terjaga rendah di angka 1,1 persen dan ini menjadi pembuktian kalau penyaluran pembiayaan yang kami lakukan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Untuk mendorong penyaluran KPR subsidi kami bekerja sama dengan banyak pihak hingga menggelar akad masal serentak di 75 kantor cabang dengan peserta mencapai 1.000 nasabah,” jelasnya.