Berbagai skema pembiayaan perumahan terus dihadirkan khususnya untuk bisa memberikan akses yang luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar SIrait meluncurkan Pembiayaan Mikro Perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Dengan adanya Pembiayaan Mikro Perumahan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari jeratan kredit para rentenir yang lazim di pedesaan sekaligus mempermudah akses pembiayaan aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir, masa negara kalah sama rentenir,” ujarnya saat acara peluncuran di Alun-alun Kabupaten Majalengka akhir pekan lalu.
Selama ini banyak masyarakat yang terjerat pinjaman dari para rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi sehingg mempersulit kehidupan. Salah satunya di Kabupaten Majalengka di mana banyak masyarakat yang terjebak rentenir atau yang dikenal dengan istilah Bank Emok.
Bank Emok merupakan istilah untuk pinjaman kelompok informal dan tidak diawasi secara hukum yang membuat masyarakat terjebak dalam cicilan yang memberatkan. Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat.
Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan skema pembiayaan informal salah satunya program Pembiayaan Mikro Perumahan. Ke depan akan terus dicari berbagai skema pembiayaan khususnya dengan bersinergi antar kementerian dan lembaga supaya ada lebih banyak lagi program pro rakyat yang bisa dinikmati masyarakat luas.
Pembiayaan Mikro Perumahan diinisiasi oleh Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero/SMF), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, dan Pemkab Majalengka sebagai bagian semangat untuk memerangi rentenir serta bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah.
Bersamaan dengan acara peluncuran, Maruarar juga menyerahkan simbolis rumah kepada masyarakat dari berbagai segmentasi khususnya yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan, buruh pabrik, guru sekolah swasta, dan lainnya dengan memanfaatkan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
“Saatnya masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa mengakses ke pembiayaan KPR subsifi FLPP untuk memenuhi kebutuhan papan rumah pertamanya. Program ini akan terus didorong dan menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perumahan,” tandasnya.
Bank BJB juga ikut aktif menghadirkan produk pembiayaan untuk masyarakat supaya terhindar dari rentenir. Misalnya dengan proses pencairan dana yang cepat dengan bunga ringan sebesar 1,5 persen per bulan dibandingkan pinjaman rentenir yang bisa mencapai 30 persen per bulan.