Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas peluang kolaborasi dalam penataan kawasan permukiman pesisir.
Menurut Fahri, penataan kawasan pesisir menjadi prioritas mengingat sebagian wilayah tersebut masih didominasi permukiman kumuh dan sanitasi yang kurang memadai. “Makanya upaya ini harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi kebijakan, kelembagaan, hingga program dan belanja,” ujarnya.
Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto salah satu detailnya adalah membangun sebanyak 1 juta rumah di kawasan pesisir. Kondisi saat ini, dari 12.870-an desa di pesisir itu secara umum kondisinya identic dengan slum atau kawasan kumuh. Kondisi slum ini akhirnya menjadi sumber polusi dan kawasan yang tidak sehat.
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana mengatakan, komitmen KKP untuk mendukung program ini bersama Kementerian PKP dan untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan survey lokasi khususnya untuk memperkuat dasar hukum dan hal teknis lainnya.
“Kalau program sudah ada dengan petunjuk teknis yang jelas kita bisa memastikan penanganan kawasan kumuh bukan hanya untuk kalangan nelayan tapi juga masyarakat pesisir lainnya. Tentu kami sangat menyambut baik rencana ini,” katanya.
Selanjutnya kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi role model pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat nelayan sekaligus menjaga kearifan lokal.