Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy untuk membahas peta jalan (roadmap) Kementerian PKP Tahun 2025-2029 dan penyelarasan target program perumahan dengan perencanaan pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar meminta arahan Bappenas terkait data dan capaian sektor perumahan yang akan disampaikan dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025-2029,” ujar Maruarar.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, dalam koordinasi sebelumnya, Bappenas telah menilai target roadmap Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pembahasan lebih lanjut dilakukan untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP terus mendorong berbagai program perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh rumah subsidi. Realisasi FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai 459.468 unit.
Pada 2026, pelaksanaan program Bedah Rumah mengalami peningkatan target yaitu dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Peningkatan tersebut membutuhkan upaya percepatan pelaksanaan di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pelaksana program agar target dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Selain itu, penguatan akses pembiayaan juga dilakukan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Realisasi program tersebut telah mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur.
Program ini mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan seperti pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah.
Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan bahwa sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional. Strategi percepatan tersebut terus dirumuskan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan backlog perumahan.
Sementara itu Rachmat Pambudy mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem yang terbangun dan strategi yang jelas menjadi fondasi penting untuk mendorong pencapaian target pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri terkait.
Ia menambahkan, capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan ketiga 2026 menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027-2029. Bappenas mendukung upaya Kementerian PKP dalam memperkuat sektor perumahan, yang merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian layak.
“Kami dari Bappenas mendukung apa yang dikerjakan Kementerian PKP terlebih karena indikatornya jelas, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk hunian yang layak,” bebernya.