Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang berhasil menjadi provinsi dengan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan terbesar secara nasional.
“Jawa Tengah adalah provinsi terbesar yang menyerap KUR Perumahan dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada gubernur dan bupati. Ini adalah program andalan Presiden Prabowo untuk menggerakkan sektor perumahan karena perumahan ini menggerakkan perekonomian yang besar sekali,” ujarnya.
Sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas mulai dari toko bangunan, developer, kontraktor, arsitek hingga tenaga kerja konstruksi. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai daerah.
Selain menjadi peringkat pertama dalam penyerapan KUR Perumahan, Jawa Tengah juga menempati posisi kedua secara nasional dalam program rumah subsidi. Dengan capaian yang baik ini Kementerian PKP akan mengalokasikan pembiayaan rumah subsidi untuk Jawa Tengah mencapai 40 ribu unit.
Koordinasi dan kesiapan pertanahan di Jawa Tengah juga menjadi salah satu yang paling siap. Hal itu tercermin dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya dari segi kesiapan dan koordinasi.
Selain program KUR Perumahan dan pembiayaan KPR subsidi, program lain yang didorong adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program ini bisa memanfaatkan UMKM khususnya untuk penggunaan material bahan bangunan setempat seperti yang telah dijalankan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, telah mengoordinasikan dengan jajaran kepala daerah seperti Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Boyolali, Bupati Banyumas, dan Bupati Grobogan.
“Kami telah berdiskusi termasuk dengan Kementerian PKP dan para bupati untuk mengajukan pembangunan rumah susun di Banyumas dan Jepara. Kami juga telah merencanakan pembangunan di wilayah Semarang yang padat penduduk,” katanya.
Adapun rencana pembangunan rumah susun ditargetkan mulai dilaksanakan pada semester kedua tahun 2026. Pembangunannya dilakukan melalui sinergi antarapemerintah pusat dan daerah, swasta, hingga perbankan untuk mempercepat program perumahan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.