Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, sumber pendanaan untuk program strategis 3 juta rumah tidak bisa hanya mengandalkan dari dana APBN yang sangat terbatas dan telah ditentukan berbagai posnya. Untuk itu diperlukan sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana-dana lainnya.
“Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan tapi tidak bisa jadi dana utama. Perlu dikembangkan berbagai skema supaya semakin efisien dan capaian output yang maksimal dan itu butuh partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan program ini,” katanya.
BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan baik yang bersumber dari APBN melalui instrumen KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumhan (FLPP) maupun yang bersumber dari dana peserta (ASN) dalam bentuk KPR Tapera.
Untuk diketahui, sejauh ini capaian program pembiayaan KPR subsidi FLPP hingga medio Desember 2024 lalu telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar.
Kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam dua bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP.
Akan terus dijaring berbagai masukan dari seluruh stakeholder untuk bisa memberikan solusi nyata terkait implementasi core bisnis program BP Tapera yang ditargetkan bisa diimplementasikan bertahap. Saat ini diawali untuk segmen ASN, BUMN, BUMD, dan selanjutnya pekerja mandiri.
Institusi lain yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF/Persero) sejak tahun 2017 secara akumulasi hingga Oktober 2024 dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp9,33 triliun untuk disalurkan pada program FLPP sebesar Rp25,5 triliun untuk 689.583 unit rumah.