Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Ke-1 Tahun 2026 pekan ini di Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain mitra bank penyalur serta asosiasi pengembang perumahan dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini juga menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya program KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera M. Nauval Al-Ammari, realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 unit bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah menerima manfaat pembiayaan dari BP Tapera.
“Dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada bank penyalur dan asosiasi pengembang yang telah memberikan dukungan nyata terhadap keberhasilan program FLPP. Kolaborasi yang telah berjalan baik ini juga membuat tingkat keterhunian rumah FLPP meningkat dari 93,62 persen menjadi 94,02 persen,” ujarnya.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyaluran sekaligus efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat. Hal ini juga mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data penyaluran FLPP, lima provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi yaitu Jawa Barat sebanyak 13.032 unit, diikuti oleh Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah sebanyak 4.672 unit, Sumatera Selatan sebanyak 3.697 unit, dan Jawa Timur sebanyak 3.654 unit.
Kegiatan rakor ini menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari BPK, hadir Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D.2 Azwar Fahmi sementara dari KPK diwakili oleh Diaz Adiasma selaku Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“BPK memberikan apresiasi kepada BP Tapera sebagai lembaga yang telah menyampaikan laporan hingga mencapai 92 persen. Sementara itu, KPK turut berperan dalam memberikan berbagai masukan strategis guna meningkatkan tata kelola program pembiayaan perumahan,” tambahnya.
Anggota Komite BP Tapera Eko Djoeli Heripoerwanto ikut menyampaikan pentingnya integritas dalam ekosistem perumahan dan semua pihak harus terlibat dalam ekosistem ini dan menjadi pejuang perumahan yang berintegritas, menjaga amanah, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan, kami juga akan meningkatkan jumlah sampling pemantauan hingga 75.000 unit untuk memastikan keterhunian rumah dengan cakupan minimal di 77 kabupaten/kota. Selain itu, pemantauan rumah siap huni pasca akad KPR FLPP ditargetkan minimal sebanyak 10.000 unit,” bebernya.