Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdiskusi bersama para bankir perempuan dari sektor perbankan. Salah satu yang dibahas adalah mengenai sektor pembiayaan perumahan yang membutuhkan kerja sama lintas pemangku kepentingan.
Dalam konteks pembiayaan inilah kalangan perbankan memiliki peran yang krusial. Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan program yang dijalankan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau kita diberi kesempatan dan kewenangan untuk bekerja bagi rakyat, maka tugas kita adalah bekerja sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya, dan seberani-beraninya untuk membela kepentingan masyarakat,” ujar Maruarar.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat antara lain pembebasan BPHTB dan PBG, program Kredit Program Perumahan (KPP), serta berbagai insentif lain yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Untuk itu sangat penting untuk terus dilalakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan hunian yang tepat. Menurut Maruarar, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat membedakan karakteristik rumah komersial dan rumah program pemerintah, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
“Edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah, perbankan, dan seluruh pelaku sektor perumahan harus berjalan bersama agar masyarakat semakin paham dan terlindungi dalam memilih hunian,” katanya.
Kementerian PKP akan terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.