Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Lahan seluas 1,61 hektar milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen.
Nantinya rusun ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan BUMN, serta pihak swasta. Adapun keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada pekan ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.
“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun dengan proses perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Maruarar.
Ada beberapa alternatif skema pembangunan rusun yang sedang dibahas. Salah satu opsi adalah pembangunan dilakukan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit untuk dua tower dengan pembiayaan dari APBN serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alternatif lain datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang menyatakan kesiapan membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
Selain pembangunan rusun, Maruarar menyampaikan pemerintah juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah pada tahun 2026. Program tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.
“Kami sedang memetakan berbagai aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung penuh pelaksanaan pembangunan rusun tersebut agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai groundbreaking pada Mei 2026 dengan skema pembiayaan dan pelaksanaan yang akan diputuskan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN. Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat.