Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 untuk KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) awal pekan ini di Kantor BP Tapera.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan BP Tapera, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan penyalur KPR, serta asosiasi pengembang.
BP Tapera mencatat penyaluran KPR Subsidi FLPP periode 2010–2025 telah mencapai 1.877.747 unit. Memasuki tahun 2026, BP Tapera menargetkan penyaluran sejak awal Januari dengan target 23.550 unit pada bulan pertama, termasuk penyelesaian akad kredit yang tertunda di akhir 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hasil evaluasi ini menjadi dasar penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor untuk terus didorong penyaluran KPR FLPP yang lebih besar lagi sehingga segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses.
“BP Tapera berkomitmen memastikan penyaluran KPR FLPP pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui percepatan proses akad, penguatan peran perbankan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi juga menunjukkan Provinsi Jawa Barat menjadi penerima manfaat terbesar pada tahun 2025 dengan segmen buruh sebagai penerima FLPP terbanyak. Namun demikian, rapat mencatat sejumlah tantangan seperti kendala perizinan, status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kesiapan unit rumah, serta faktor SLIK dan kemampuan mengangsur calon debitur.
Sebagai tindak lanjut, BP Tapera akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian PKP dan pemerintah daerah, meningkatkan sosialisasi program FLPP, serta melakukan mitigasi risiko bersama perbankan dan pengembang guna mendukung percepatan penyaluran KPR Sejahtera FLPP pada 2026.