Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar).
Dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Maruarar mengumumkan peningkatan signifikan pada kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi tahun ini.
“Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit dan tahun 2026 ini meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya terkait hal teknisnys,” ujarnya.
Pentingnya dukungan data dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS. Maruarar meminta data usulan BSPS berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang sudah diverifikasi diserahkan maksimal satu minggu dari hari ini ke sistem Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).
Selain program BSPS, pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalbar dari 8.957 unit pada tahun sebelumnya menjadi 22.000 unit tahun ini. “Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Ini karena sektor perumahan memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melibatkan tukang, toko bangunan, warung, hingga sektor jasa lainnya,” imbuhnya.
Untuk itu pemerintah daerah harus mempercepat pelaksanaan kebijakan perizinan seperti PBG dan BPHTB gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam waktu singkat diharapkan semua kota dan kabupaten di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis harus segera menjalankannya.
Peran bank juga disebut, seperti Bank BRI dengan PNM Mekaar dan lembaga keuangan lainnya yang telah aktif dalam pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan semakin ditingkatkan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan untuk itu perlu terus disosialisasikan KUR disertai transaksi langsung agar lebih efisien dan berdampak nyata.
“Dari total sekitar Rp5 triliun KUR perumahan, 55 persennya disalurkan oleh Bank BRI. Saya apresiasi kerja kerasnya, semoga bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan rentenir. Bunganya sudah rendah, jadi tinggal percepat pelayanannya karena rumah subsidi dan program BSPS bukan hanya tempat tinggal tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” pungkas Maruarar.